10 Agustus 2026.
Akun resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut mengunggah pengumuman.
Judulnya: “Penting! Waspada Modus Penipuan Mengatasnamakan BPJS Kesehatan.”
Isinya? Standar. Empat paragraf. Imbauan. Nomor kontak. Stempel.
Biasa aja.
Tapi kolom komentar.
“Bapak Ibu Dinas… ieu mah kaciri pisan AI-nya.”
“Tangan di foto profil jumlahna genep. Kaciri.”
“Bahasa Sundana lemes kieu? Geuning sanes warga Garut nu ngetik.”
Gue buka foto profil akun itu. Betul. Jari tangan di foto—jumlahnya enam. Kiri enam, kanan enam. Rapih. Nyata. Tapi keliru.
Komentar pertama: 23 menit setelah unggahan.
Balasan dari admin: 4 jam kemudian. “Maaf atas kekeliruan, akan segera diperbaiki.”
Gue baca itu sambil nungguin bakso. Mikir: 23 menit vs 4 jam.
Warga butuh 23 menit buat ngecek, nangkep, ngomentarin.
Dinas butuh 4 jam buat ngaku salah. Belum termasuk waktu bikin kontennya—yang mungkin cuma 2 menit generate, 0 menit review.
Ini bukan cerita soal siapa yang salah.
Ini cerita soal siapa yang sebenarnya menjalankan fungsi pengawasan.
Yang Terjadi di Garut, 10 Agustus 2026
Coba gue rincikan pelan-pelan.
Akun resmi Dinas Kominfo Garut—dikelola ASN. Punya kewajiban: menyampaikan informasi publik yang akurat.
Tapi di sini, konten dibuat pake AI. Bukan masalah. AI bisa bantu kerja. Efisien. Cepet.
Masalahnya: nggak ada yang ngecek.
Foto profil? Enam jari. Itu bukan kesalahan teknis. Itu kesalahan manusia yang lupa bahwa AI bukan Tuhan. AI suka salah. Manusia harus koreksi.
Tapi manusianya sibuk. Atau mungkin nggak ngerti. Atau mungkin… nggak tau harus ngecek apa.
Sementara warga? Dalam 23 menit, mereka udah:
- Lihat ada yang aneh
- Screenshot
- Crop
- Circle jari keenam
- Ngetik komentar pake bahasa Sunda halus—nyindir—tapi sopan
Warga jadi quality control gratis.
Ini lucu. Ini memprihatinkan. Tapi ini fakta.
Penggunaan AI di pemerintahan daerah emang bisa ningkatin kecepatan. Tapi kalo tanpa SOP, tanpa filter, tanpa manusia yang beneran baca?
Yang terjadi ya begini: rakyat yang ngerjain pekerjaan dinas. Gratis. Bahkan bayar pake kuota sendiri.
Studi Kasus #1: Surat Desa yang “Terlalu Rapi”
Bukan di Garut. Di Cianjur. Februari 2026.
Pengumuman desa tentang jadwal posyandu. Dibagikan lewat WhatsApp. Font-nya cantik. Layout-nya rapih. Bahasa Indonesianya… sempurna banget.
Warga komentar di grup: “Pak RT, ieu ditulis ku AI nya?”
Pak RT kaget. “AI? Ah teu atuh, ieu mah ti kades.”
Tapi warga udah lanjut: “Coba Bapak tanya, ‘saha nami istri kadés?'”
Pak RT tanya. Kades baca pesan. Diem. Terus balas: “Saha nu nanyakeun?”
Nggak dijawab.
Seminggu kemudian, surat desa berikutnya: bahasa campuran, typo di mana-mana, format berantakan.
Warga malah seneng. “Ieu mah asli.”
Apa yang terjadi di sini?
Literasi digital ASN belum merata. Tapi literasi digital warga? Udah maju.
Mereka tau ciri-ciri AI: terlalu sempurna, terlalu halus, nggak ada sidik jari manusianya.
Ironis. Yang harusnya jadi contoh malah ketauan palsu. Yang harusnya dilindungi malah jadi pelindung.
Studi Kasus #2: Foto Kepala Dinas yang Matanya Bedua
Agustus 2026, hampir barengan sama kasus Garut.
Dinas Pariwisata kota lain. Upload foto kegiatan: serah terima jabatan. Barisan pejabat, baju putih, latar merah.
Komentar pertama: “Maaf Pak Kadis, panon Bapak aya opat.”
Gue zoom. Betul. Mata kanan—normal. Mata kiri—doang, ada dua biji. Satu di posisi biasa, satu di pelipis.
AI generate. Manusia lupa ngecek.
Foto itu bertahan 7 jam sebelum dihapus. Selama 7 jam, warga sibuk bikin meme. “Kadis Bermata Empat: Pahlawan Super Baru Garut.” “Kalau kedip bergantian, gantian.”
Lucu? Iya.
Tapi coba bayangin.
Kalo foto aja nggak dicek, gimana dengan surat keputusan? Dengan data kependudukan? Dengan kebijakan yang berdampak ke 2 juta orang?
Kita ketawa. Tapi kita juga takut.
Studi Kasus #3: Si Tukang Cilok dan AI Detector
Ini favorit gue.
Mas Opik. 37 tahun. Jualan cilok di pinggir alun-alun Garut. Lulusan SMA. Nggak pernah kursus komputer.
Tapi dia punya aplikasi AI detector di HP-nya. Aplikasi gratisan. Biasanya dipake buat ngecek tugas anaknya.
Pas pengumuman Dinas Kominfo itu viral, Mas Opik iseng ngecek. Screenshot teks, masukin ke app.
Hasilnya: 97% kemungkinan AI-generated.
Dia upload hasil cek-nya ke FB. 400 share. 2 hari kemudian, wartawan lokal dateng wawancara.
Gue tanya: “Pak Opik, dari mana tau aplikasi itu?”
Jawabnya: “Anak saya kuliah, sering ngerjain tugas pake AI. Saya biasakan: kalo dia ngirim tugas, harus dicek dulu. Biar jujur katanya.”
Dia pause.
“Sekarang saya cek punya dinas. Eh, malah kena.”
Gue diem.
Seorang tukang cilok di alun-alun, dengan HP pinjeman dari anaknya, menjalankan fungsi audit publik yang seharusnya dilakukan oleh lembaga pengawas.
Dia nggak digaji. Nggak minta minta. Cuma iseng.
Tapi hasilnya lebih akurat dari evaluasi internal.
Data: Siapa yang Lebih Cepat?
Survey informal. 100 konten pemerintah daerah di Jawa Barat, periode Januari-Agustus 2026.
Konten yang mengandung elemen AI-generated (terdeteksi visual atau tekstual): 34%.
Konten yang segera dikoreksi (<24 jam) karena laporan warga: 28%.
Konten yang dikoreksi karena temuan internal dinas: 6%.
Selisih 22% ini dikerjakan warga.
Cuma-cuma.
Regulasi konten AI daerah memang belum ada. Tapi ini bukan soal regulasi. Ini soal siapa yang lebih dulu sadar.
Dan jawabannya: bukan yang digaji.
Common Mistakes: Mengapa Dinas Selalu Ketinggalan?
Bukan gue mau nuduh. Tapi pola ini berulang. Lo bisa liat di Garut, Cianjur, kota lain. Siklusnya gini:
1. Anggap AI cuma alat teknis, bukan masalah kebijakan
“Ah, AI itu urusan operator. Yang penting konten keluar.”
Padahal AI sekarang bukan cuma ngetik. AI bikin gambar, suara, video, bahkan kebijakan. Ketika operator salah generate, itu bukan salah operator. Itu kegagalan sistem. Dan sistem itu tanggung jawab pimpinan.
2. Nggak ada SOP verifikasi konten
“Ini kan cuma foto.”
“Ini kan cuma pengumuman.”
“Ini kan cuma…”
Cuma-cuma. Tapi setiap konten adalah representasi negara. Foto pejabat dengan 4 mata itu bukan cuma bahan ketawaan. Itu citra pemerintah yang dihasilkan dalam 2 detik, dirusak dalam 1 klik, dan diperbaiki dalam 7 jam—setelah 200 ribu orang lihat.
3. Menunggu insiden, baru bikin aturan
Ini klasik. Kejadian dulu, viral dulu, baru rapat. Rapat 3 kali, draft 2 minggu, tanda tangan 1 bulan.
Sementara warga? Warga udah bikin meme, udah bikin aplikasi detector, udah jualan kaos “Kaciri Pisan”.
Kecepatan warga vs kecepatan birokrasi itu beda kereta. Warga naik pesawat, dinas naik dokar.
4. Menganggap kritik sebagai “nyinyir”
“Ah, warga mah suka ngomentarin aja.”
“Kerjanya memang nggak ada lain.”
Nggak. Itu feedback loop yang gratis. Lo nggak perlu bayar konsultan buat tau konten lo jelek. Cukup baca kolom komentar.
Tapi kalo dibaca sebagai “nyinyir”, ya percuma.
Tips Praktis: Biar Dinas Nggak Dikoreksi Warga Terus
Ini bukan buat nyalahin. Tapi buat ngebantu. Karena gue percaya: sebagian besar ASN itu kerja keras. Cuma kadang nggak dibekali.
1. Wajibkan “human check” sebelum publikasi
Bukan cek teknis. Tapi cek kemanusiaan. Foto: jari berapa? Mata berapa? Latar belakang: wajar atau kayak dimensi lain?
Satu orang. Lima menit. Bisa nyelametin 4 jam klarifikasi.
2. Gunakan AI untuk deteksi AI
Iya, ironis. Tapi ada kok tools buat ngecek teks atau gambar AI. Gratis. Lo tinggal masukin konten, keluar persentasenya.
Bukan buat melarang AI. Tapi buat sadar: ini konten buatan mesin, harus dicek ulang.
3. Libatkan warga sebagai mitra, bukan lawan
Ini penting.
Warga Garut nggak salah. Mereka nggak ngehina. Mereka membantu. Cuma caranya mungkin agak sarkastik. Tapi niatnya: jangan sampai informasi keliru disebar.
Daripada defensif, lebih baik bikin kanal pelaporan resmi. “Lapor Konten!” gitu. Warga bisa lapor, dinas bisa tindak lanjut. Menang-menang.
4. Latihan literasi digital untuk ASN—bukan cuma operator
Selama ini pelatihan digital ASN cuma: Excel, Word, Gmail. Sekarang harus nambah: deteksi deepfake, etika AI, verifikasi visual.
Kepala dinas juga harus paham. Bukan cuma staf humas. Karena kepala dinas yang foto matanya dobel itu—dia sendiri nggak tau fotonya diedit AI. Kasian.
Membalik Arah Pertanyaan
Gue udah cerita panjang.
Sekarang gue balik.
Kita selalu nanya: “Kenapa warga gampang percaya hoax?”
Kita selalu nanya: “Kenapa literasi digital masyarakat masih rendah?”
Tapi setelah kasus Garut, Cianjur, dan puluhan insiden kecil lainnya—gue mulai nanya kebalikannya:
Kenapa pemerintah sendiri kena hoax buatan AI?
Kenapa yang ngasih edukasi digital malah ketinggalan dari yang diedukasi?
Siapa sebenarnya yang gagal di sini?
Bukan warga. Warga udah belajar. Warga udah punya detector. Warga udah bisa bedain jari enam dan jari lima.
Yang belum belajar mungkin… kitanya.
Fungsi Pengawasan di Era Keterbukaan
Dulu, pengawasan itu top-down. Atasan awasi bawahan. Pemerintah awasi rakyat.
Sekarang? Terbalik.
Rakyat punya akses. Rakyat punya alat. Rakyat punya kecepatan.
Dan ketika pemerintah lambat, rakyat maju duluan. Bukan karena mereka sok tau. Tapi karena mereka harus.
Kebijakan teknologi daerah nggak bisa cuma ngandelin struktur lama. Dinas nunggu instruksi pusat. Pusat nunggu laporan. Laporan nunggu insiden.
Sementara warga? Mereka udah bikin grup WhatsApp, udah install apps, udah screenshot, udah komentar.
Mereka nggak nunggu.
Maka pertanyaan buat pembuat kebijakan: lo mau jadi yang memimpin, atau yang dikoreksi terus?
Karena era keterbukaan itu nggak kasih ampun.
Dan rakyat—yang lo anggap objek pembangunan—sekarang jadi pengawas paling efektif.
Mereka cuma butuh satu hal: didengar.
Pak, Bu, ASN sekalian…
Gue tau kerja lo berat. Stempel. Disposisi. Rapat. DIPA. Gue ngerti.
Tapi kalo soal konten digital? Warga udah dua langkah di depan.
Mereka nggak minta digaji. Mereka cuma minta: pemerintahnya jangan kalah sama tukang cilok.
Mas Opik di alun-alun itu—dia udah bisa bedain jari enam. Dia nunggu lo juga bisa.
Jangan sampai lo yang ngasih sosialisasi ke dia, tapi malah fotonya matanya dobel.
Malu, Pak. Malu.
